Hadapi Pemangkasan TKD 2026, Sekda Ternate Desak BP2RD Maksimalkan PAD dan Penagihan Piutang

Ternate – Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Ternate, Dr. H. Rizal Marsaoly, SE, MM, memimpin apel pagi di lingkungan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD), Rabu (8/10/2025). Kegiatan yang digelar dalam rangka Program “Rabu Menyapa” ini menyoroti peran vital BP2RD sebagai ujung tombak Pendapatan Asli Daerah (PAD), terutama di tengah ancaman krisis fiskal.

Dalam arahannya, Sekda Rizal Marsaoly menegaskan bahwa BP2RD merupakan leading sector PAD yang harus bekerja keras, mengingat adanya kebijakan pemerintah pusat yang akan mengurangi Dana Transfer ke Daerah (TKD) pada tahun 2026 mendatang.

“Pemangkasan dana TKD akan berdampak langsung terhadap kemampuan keuangan daerah, sehingga seluruh potensi PAD harus dimaksimalkan. Ini menjadi tanggung jawab kita bersama di jajaran Pemkot Ternate,” ujar Sekda.

Sekda menambahkan, imbas dari pengurangan TKD tersebut, beberapa program dan kegiatan di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kemungkinan besar akan mengalami penyesuaian dan rasionalisasi. Namun, ia memastikan bahwa hak-hak dasar pegawai akan tetap menjadi prioritas utama.

“Atas arahan Bapak Wali Kota, saya selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) memastikan bahwa pembayaran gaji dan TPP tidak boleh dihilangkan,” tegasnya.

Usai apel, Sekda tidak hanya memberi arahan, tetapi juga melakukan peninjauan langsung ke masing-masing bidang di BP2RD untuk memantau progres capaian pendapatan daerah, khususnya sektor pajak.

Sekda Rizal Marsaoly secara khusus ingin memastikan progres penagihan piutang pajak dan retribusi daerah, termasuk hasil pendampingan dari Kejaksaan.

“Saya ingin tahu sejauh mana progresnya. Harapan saya, sebelum Desember seluruh piutang pajak dan retribusi bisa selesai,” imbuhnya, memberikan target waktu yang jelas kepada BP2RD.

Di akhir kunjungannya, Sekda menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh pegawai BP2RD atas dedikasi dan komitmen mereka, seraya mengingatkan agar semangat kebersamaan dan pelayanan publik tetap menjadi fokus utama dalam menghadapi tantangan anggaran ke depan.*